Your cart is empty

 




PT Pertani (Persero) yang selanjutnya disebut “Perusahaan” senantiasa terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance  (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan serta pertumbuhan usaha jangka panjang Perusahaan.

 

Dalam pelaksanaan kegiatan  bisnis Perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal dalam  berbagai bentuk kerjasama. Interaksi antara  para pihak, baik internal maupun eksternal dalam Perusahaan ini perlu dijaga  agar senantiasa terjalin secara harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip GCG.

 

Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari adalah adanya Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi dan tata cara  atau mekanisme pelaporannya di lingkungan perusahaan.

 

Perusahaan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap pengendalian Gratifikasi yang melibatkan Insan Perusahaan dalam kegiatan Perusahaan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

 

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Insan Perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Perusahaan karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Perusahaan.