Get Adobe Flash player

DPR Hambat Pembentukan Holding BUMN

JAKARTA, GRESNEWS.COM -Komisi VI DPR RI menyatakan akan memoratorium pembentukkan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Moratorium diberlakukan setelah rencana pembentukkan holding perkebunan terealisasi.

Pemerintahan Mendatang Harus Berkomitmen Kurangi Impor Produk Pertania

(Berita Daerah – Nasional) Pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Joko Widodo – Jusuf Kalla diharapkan dapat berkomitmen untuk mengurangi impor terhadap semua produk yang berbasis komunitas besar seperi petani dan nelayan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada produk lokal agar dapat tumbuh dan berkembang dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Pertanian: Kekurangan Pangan di Depan Mata

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian mengkhawatirkan terjadinya konversi lahan produktif pertanian menjadi nonproduktif. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini konversi lahan produktif pertanian di Indonesia terjadi rata-rata sekitar 100 ribu hektare per tahun. Sedangkan pemerintah hanya mampu menciptakan lahan sawah baru sekitar 40 ribu hektar per tahun.

Komisi VI DPR RI Minta Proses Pembentukan Holding BUMN Pangan Dihentikan

Publicapos.com - Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN menghentikan proses pembentukan holding BUMN Pangan yang direncanakan akan menggabungkan PT Sang Hyang  Seri (SHS), PT Pertani, dan Perum Bulog. Latar belakang penghentian tersebut adalah ketidakjelasan aset diantara BUMN yang akan dilebur.

Jokowi Sepakat Subsidi BBM Dialihkan ke Pertanian

Metrotvnews.com, Jakarta : Para petani meminta 'Presiden' Joko Widodo menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dana subsidi dialihkan untuk memborong beras dan gabah produksi petani agar harganya tidak jatuh yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.